gubernur dki jakarta joko widodo mengatakan bahwa penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) supaya pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) dari pemerintah pusat tidak akan ditandatangani dengan dirinya.
tinggal bagi surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti dan akan tandatangan bisa sekretaris daerah (sekda) mampu kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), papar jokowi di balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan bagian internal pemerintah provinsi dki jakarta dibuat penanggungjawab, berdasarkan jokowi, diselenggarakan supaya pengawasan lebih tidak rumit. lebih-lebih, kepala bappeda, sarwo handayani, juga merupakan salah Satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau aku kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris selama sini, katanya.
Informasi Lainnya:
jokowi meyakinkan bahwa pengalihan tanggungjawab ini tak hendak mengganggu proses launching yang langsung diselenggarakan.
sementara tersebut, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan kiranya duduk perkara soal penandatangan surat tersebut telah dijelaskan makanya pihak pemprov dki jakarta tidak usah cemas.
ada pilihan peraturan yang telah diperbaharui makanya bisa menjalankan peluang supaya kita merevisi apa tatacara untuk merumuskan surat di atas tersebut, kata mahendra.
mahendra meneruskan kiranya peraturan yang berubah nantinya tentu hendak disesuaikan dengan peraturan pemerintah juga peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur bisa menunjuk internal supaya adalah penanggungjawab, ujarnya.