massa organisasi masyarakat islam di makassar, sulawesi selatan membayar pemerintah myanmar menghentikan kekerasan kemanusiaan serta terhadap umat muslim rohingya.
kami mengutuk keras tragedi kemanusiaan pembantaian terhadap kaum muslim, tegas ketua front pembela islam, al habib muchsin bin jafar al habsyi selama makassar, jumat.
menurutnya, pembakaran masjid dalam yamethin, meikhtilah, dalam myanmar di 21 maret 2013 adalah suatu tindakan kriminal kemanusiaan diyakini melanggar hak asasi manusia (ham).
kami mendesak kepada masyarakat internasional melakukan upaya lebih lanjut dalam menghentikan kekerasan serta pembantaian saudara kita dalam situ, tuturnya saat menggelar penampilan selama kantor dprd provinsi sulsel.
Informasi Lainnya:
pihaknya dan mendesak pemerintah republik indonesia ikut dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengakibatkan pemberian kemerdekaan bagi muslim rohingya pas melalui amanat pada pembukaan uud 1945.
pemerintah ri, lanjutnya, serta diminta supaya sesegera mungkin melakukan aksi tegas berupa peringatan pemutusan hubungan diplomatik pada pemerintah myanmar dijadikan pihak dari komitmen membangun asean.
bila tidak ada itikad bagus daripada myanmar untuk perhatian dan memberikan hak dan sama bagi saudara-saudara muslim kita di myanmar, dengan begini kami hendak mengerjakan tindakan-tindakan dan kami anggap asli, tegas muchsin.
tidak hanya tersebut, mereka menyerukan terhadap seluruh elemen penduduk yang peduli melalui kemanusiaan khususnya para budha pada indonesia supaya ikut serta di menekan pemerintahan myanmar agar menghentikan penganiayaan serta pembakaran masjid juga rumah umat islam.
menyerukan kepada kaum muslimin terlebih agar bersama-sama membantu secara moril maupun materil serta mendoakan saudara-saudara kita dalam rohingya juga meikhtilah, tambahnya.
sementara tersebut, ketua perwakilan umat buddha indonesia (walubi) sulsel, yongris, saat dihadapan di pendemo di ruang masukan kantor dprd sulsel dimediasi dewan menungkapkan, pihaknya sudah melayangkan pernyataan sikap ditujukan ke pemerintah myanmar.