badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh supaya menyukseskan masterplan percepatan serta perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), sehingga bpn mengerjakan sejumlah terobosan serta berbagai program supaya mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan keuntungan itu di sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi serta koridor ekonomi papua-maluku dalam manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman menunjukan website dan dilakukan bpn antara lain dengan berlakunya uu nomor 2 tahun lalu perihal pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih memberikan kepastian juga keadilan baik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan pada warga dan ditentukan dengan apraisal (penilai) independen, ujarnya.
Informasi Lainnya:
dia mengajarkan pengadaan tanah agar kepentingan publik menurut uu no 2/2012 mempunyai empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, juga penyerahan hasil.
setiap tahap ini sudah ditentukan saatnya, makanya penyelenggaran pengadaan tanah agar kepentingan umum diharapkan tak berlarut-larut, papar mantan jaksa agung itu.
selain itu, bpn sudah memprogramkan penelitian dan siap mengerjakan pengukuran tanah ulayat masyarakat hukum adat dalam papua bila telah detail masyarakat hukum adatnya serta tanah ulayatnya.
sebelumnya dalam rapat itu mengemuka sejumlah kendala mengenai pelaksanaan mp3ei yang salah satunya adalah sengketa tanah ulayat pada papua.
hendarman menambahkan bpn saat ini juga sedang mempersiapkan ruu pertanahan. selama mana dalam dalamnya, antara lain memenage tentang reforma agraria, dan hak atas tanah warga hukum adat. disamping itu, bpn ri dan melakukan sinkronisasi juga harmonisasi peraturan perundang-undangan pada jenis pertanahan, katanya.
sinkronisasi juga harmonisasi tersebut dimaksudkan untuk ke depan, tak terjadi lagi tumpang tindih peraturan tenntang pertanahan. agar tanah mampu lebih berdaya untuk, bpn ri dan menggarap percepatan pensertipikatan tanah, ujarnya.
melalui sertipikasi tanah ini, kata hendarman dengan demikian hak-hak atas tanah dapat lebih terjamin, oleh karenanya bisa membawa manfaat yang lebih sulit terhadap terciptanya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, selama sederat kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya pada memimpin bpn. presiden menugaskan aku memangkas sengketa juga ingat terhadap orang kecil, ujarnya.
oleh sebab tersebut, hendarman menyampaikan, bpn ingin selalu menggalakkan program-program prorakyat dan telah berjalan. program-program itu diantara lain: sertifikat prona tidak perlu bayar, program jemput bola layanan sertifikat tanah untuk rakyat (larasita) juga program one day service.