badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer dan memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan tersebut diutarakan kepala bkd karimun kamarullazi dalam hadapan 103 honorer selama pertemuan di ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan yang dan dihadiri kepala inspektorat serta pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi mengatakan, terhitung hari ini, bkd melalui tim verifikasi hendak memeriksa kembali berkas yang diserahkan 103 pewagai honorer.
tim hendak memverifikasi ulang berkas dan asli. maka, kalau seandainya ada yang merasa memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena tindakan itu mempunyai konsekuensi hukum. jangan hingga ditampilkan sanggahan sesudah diumumkan lulus dijadikan calon pegawai negeri sipil, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tak lagi menjadi tanggung jawab bkd, ternyata adalah kewenangan aparat penegak hukum sebab sudah tergolong tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, tersebut bukan urusan kami, ujarnya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data harus diselesaikan sebab bisa mempunyai preseden buruk di perekrutan honorer pada lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, maka bisa diproses dengan hukum walaupun sudah diangkat menjadi cpns, ujarnya.
sementara itu, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi mengatakan zat pidana tidak hilang sekalipun honorer yang diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses secara hukum karena perbuatan itu sudah tergolong tindak pidana. bukan cuma honorer yang bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan dijadikan honorer juga mesti diproses secara hukum, katanya.
tindakan tegas kepada oknum honorer dan diduga memanipulasi data bukan hanya agar menegakkan hukum, tetapi untuk mewujudkan keadilan makanya tidak banyak pihak-pihak dan terzalimi.
kasihan melalui pihak yang berhak tapi tak sediakan kedekatan melalui kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan dan tidak terpuji itu. efek jera mesti diberikan oleh karenanya tidak ada dulu oknum yang berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menungkapkan di peraturan pemerintah no43/2007 serta keputusan menteri pendayagunaan juga aparatur negara no5/2010 tentang pengangkatan honorer kategori ii mengatakan bahwa tak ada klausul atau Satu pasal pun dan menunjukan kiranya honor daerah bisa diangkat sebagai cpns.
peraturan tersebut menyebutkan kiranya honorer dibiayai tak melalui apbd ataupun apbn. tidak dan ada pasal yang menyebutkan kiranya mereka mampu berusaha dalam instansi pemerintah secara terus-menerus. kenyataannya, 103 honorer tersebut adalah honor daerah tapi honornya berasal daripada apbd serta apbn. ujarnya.
ketua komisi a jamaluddin menyatakan, pihaknya telah menemukan dugaan manipulasi data sederat honorer yang memenuhi kriteria adalah cpns 2013 pada normatif honorer kategori ii dari dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas pendidikan no 137/kpts/2008 tentang penetapan tenaga pendidik juga kependidikan penerima tunjangan perbaikan penghasilan sekolah negeri serta swasta pada 31 desember 2008, detail memaparkan 12 orang tercatat dalam mendaftar normatif honorer kategori ii, bukan honorer yang murni direkrut dalam 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, di tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas studi karimun itu mampu sebagai bukti bahan sanggahan ke grup kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, juga mampu dijadikan bukti bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap manipulasi data honorer.
terkait keuntungan tersebut, secara serta merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd serta ad, gagal adalah tenaga honorer kategori ii dan mengikuti kriteria merupakan cpns 2013. rata-rata mereka tercatat sebagai tenaga honorer di tahun 2006 dan 2007, cuma Salah satu orang yang tercatat dibuat honorer direkrut di 1 desember 2005, katanya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan keberadaan sederat honorer yang tercatat dalam registrasi normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 dengan sumber pembiayaan daripada dana santunan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos agar sd serta smp awalnya dimulai dengan pemerintah pusat selama juli 2005, tujuannya agar percepatan pencapaian program wajib belajar sembilan tahun. karena itu telah selayaknya data honorer dan dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, sebab otomatis masa kerja honorer yang dibiayai dana bos, terhitung belum Satu tahun direkrut dibuat honorer dalam 31 desember 2005, ujarnya.